Perjalanan panjang “sepak-terjang” tata kelola industri strategis di Indonesia saat ini teribaratkan bagai sebuah legenda yang akan selalu diceritakan kepada anak cucu kita secara turun temurun. To be continued, begitulah jejak rekam fondasi industri strategis yang telah direncanakan, di-implementasikan dan “dihentikan sepihak” karena berbagai sebab termasuk beban defisit keuangan Negara periode tahun 1998-1999.

Saat itu, penilaian terhadap perkembangan usaha komersil sepuluh Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) tersebut dianggap memiliki sejumlah kekurangan, diantaranya bahwa pola tata kelola yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan baik. Lemahnya dukungan regulasi sebagai dasar perencanaan program pemerintah menjadi salah satu penyebab “fatal” atas ambruknya sebahagian pilar utama penopang industri strategis nasional yang sebelumnya telah berhasil dibangun dengan kekuatan penuh pemerintah saat itu. Kelemahan ini kemudian memicu berbagai kepentingan ekonomi dan politik untuk mengkritisi, mengevaluasi dan bahkan menghentikan “sementara” mimpi besar bangsa Indonesia untuk keluar dari negara terbelakang menjadi negara berdaulat berbasis industri yang maju dan mandiri.

Sekalipun mungkin industri strategis dinilai hanya menjadi proyek yang in-efisien dari aspek ekonomis, dan merugi karena banyaknya ongkos pekerjaan yang terbuang (sunk cost). Namun faktanya, tidak bisa tidak sunk cost selalu menjadi pertimbangan ketika pengambil keputusan harus melihat rencana pembangunan jauh kedepan dengan menganalisis faktor-faktor dominan yang berpengaruh terutama investasi dalam sektor industri strategis, secara komprehensif-integral bagi sebuah negara yang ingin maju, mandiri dan sejahtera. Sebagai contoh, biaya yang akan dimunculkan untuk kegiatan riset-pengembangan Iptek dan inovasi pasti menimbulkan biaya cukup besar, yang biasanya tidak bisa dipulihkan dalam rentang waktu yang pendek. Setelah dikeluarkan, biaya tersebut seolah hangus, dan hal itu seharusnya tidak dijadikan sebagai faktor penghambat yang mempengaruhi keputusan investasi masa depan.

Pentingnya Industri Strategis Untuk Negara.

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” Undang-undang Dasar 1945, pasal 33.

Jika Undang-Undang Dasar sudah mengamanatkan, maka “wajib” hukumnya bagi pemerintah untuk menjalankan amanat tersebut tanpa kecuali. Mengembangkan industri strategis adalah satu cara yang paling tepat dalam menciptakan cabang cabang produksi penting untuk menopang sebuah Negara dalam mengolah bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Efektif sejak tahun 1970-1998 hanya satu putra terbaik bangsa saja yang cukup berani menjalankan dengan sungguh sungguh implementasi dari amanat undang undang dasar pasal 33 ini. Prof. DR. Ir. BJ. Habibie secara revolusioner menciptakan empat tahapan transformasi industri. Sesuai dengan makalah pidato beliau di Bonn, Jerman, tahun 1983 yang berjudul:

“Beberapa Pemikiran tentang Strategi Transformasi Industri suatu Negara sedang Berkembang”,

teridentifikasi bahwa pemilihan jenis industri yang paling tepat untuk Indonesia harus sesuai dengan kenyataan geografis Indonesia itu sendiri, untuk apa membangun istana megah jika tanah hanya sepetak. Permasalahan pembangunan bangsa harus dapat diatasi dengan membangun industri strategis yang mampu mengatasi seluruh permasalahan tersebut. Jika Indonesia adalah sebagai Negara kepulauan, maka industri transportasi darat, laut, dan udara adalah strategis untuk mengatasi problem mobilitas penduduk dan barang, karena itulah PT. DI, PT. PAL, dan PT. INKA termasuk dalam industri strategis.

Selain itu, luasnya geografis Indonesia membutuhkan jaringan teknologi pemersatu bangsa, yang kemudian industri telekomunikasi dan elektronika (sekarang IT) juga mutlak ada sebagai pemersatu dan sarana komunikasi bangsa, oleh karena itu didirikanlah PT. LEN dan PT. INTI. Jadi lengkapnya, bidang industri yang dianggap strategis saat itu adalah (a) Industri transportasi laut, udara, dan darat, (b) Industri energi, (c) Industri enjinering/rekayasa dan desain, (d) Industri mesin dan peralatan pertanian, (e) Industri pertahanan dan (f) Industri pekerjaan umum/teknik sipil.

Namun, apa yang terjadi ?

Sejak Indonesia diterjang “badai krisis ekonomi” yang kemudian meluas menjadi krisis multi-dimensi pada tahun 1997, Negara membutuhkan pinjaman untuk menutupi defisit, salah satu “clausul” yang disyaratkan pun cukup menakutkan, yaitu Negara tidak diperbolehkan melanjutkan program-program industri strategisnya, lalu yang terjadi kemudian kita tidak pernah melihat lagi program pembangunan iptek nasional yang jelas dan terarah. Selanjutnya pelan tapi pasti, infrastruktur Iptek yang sudah terbangun kuat saat itu mulai melemah. Bahkan, tidak bisa dikendalikan lagi terjadinya hijrah Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek ke luar negeri, peneliti dan perekayasa profesional mencari kehidupan baru yang lebih nyaman. Sementara itu, di dalam negeri tidak ada lagi prioritas program beasiswa pelajar dan mahasiswa untuk meregenerasi SDM Iptek yang mulai menua, fasilitas riset dan PUSPIPTEK tidak ter-upgrade, industri-strategis di restrukturisasi oleh sang pemberi hutang sehingga tidak ada lagi lompatan penguasaan Iptek secara terorganisasi, kemajuan Iptek dan inovasi menjadi “mandul” tanpa daya. Di lain pihak, kawasan otorita Batam dihilangkan, BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis) dan BUMNIS (Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis) dibubarkan, dan yang paling parah adalah menghapus pasal pembangunan bidang Iptek dari GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Inilah kisah menyedihkan yang menjadi salah satu sebab “penghentian secara masif” Industri Strategis kita yang kemudian mengakibatkan pembangunan Iptek di negeri punggawa inovasi ini mati suri”.

Indonesia adalah negara yang kaya akan komoditas dan sumberdaya alam, baik pangan, energi maupun bahan mineral, tambang dan maritim. Jika dapat dilakukan pengelolaan dengan baik melalui pemanfaatan Iptek dan inovasi anak negeri, maka Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan sejahtera, karena berhasil memberikan nilai tambah pada setiap produk komoditasnya. Kita mampu ekspor makanan olahan, bukan hanya sekedar produk mentah pertanian dari hasil hutan dan pertanian. Kita juga mampu ekspor bermacam-macam barang jadi dari mineral dan tambang, tidak hanya sekedar ekspor hasil mengeruk bahan mentah seperti bijih besi, bijih aluminium, bijih tembaga, dan lainnya. Kita bisa memberi nilai tambah terhadap setiap hasil eksplorasi sumber daya alam yang kita miliki melalui lembaga penelitian dan pengembangan Iptek, Perguruan Tinggi serta litbang Industri. Paling tidak, dibawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kita memiliki sedikitnya tujuh lembaga litbang dan sejumlah Perguruan Tinggi merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya bagi pembangunan ekonomi yang berbasis Iptek. Lembaga pendidikan dan litbang yang sudah tidak diragukan profesionalismenya itu mampu mendongkrak industri strategis kita dalam mendorong kinerja pembangunan ekonomi.

Babak Baru Investasi Industri strategis di Indonesia.

“Telah ada beberapa pernyataan mengenai kewajiban Indonesia kepada IMF. Pada saat ini Indonesia tidak memiliki pinjaman dari IMF. Hutang yang dilaporkan di Statistik Hutang External BIadalah terkait alokasi SDR Indonesia.”

Benedict Bingham, Antara News 29 April 2015

saatnya sekarang Indonesia menata kembali rencana dan strategi pengembangan industri strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa dan pertumbuhan ekonomi, paling tidak menghindari kerugian yang lebih akut dari investasi yang telah dilakukan di masa lalu. Yang perlu dilakukan di tahap awal adalah pemetaan ulang (Re-Planning) terhadap tata kelola industri strategis secara menyeluruh dan terintegrasi, disusun dengan cermat dan sangat baik oleh tim nasional yang kompeten, dengan dukungan undang undang.

Eskalasi komitmen para pengambil keputusan menjadi penting, hal ini merujuk pemikiran Brockner tentang kecenderungan para pengambil keputusan untuk bertahan atau mengeskalasi komitmennya terhadap serangkaian tindakan yang gagal (Brockner, 1992). Sementara menurut Bazerman, eskalasi tidak rasional (non-rational escalation of commitment) adalah derajat di mana individu mengeskalasikan komitmen untuk tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan sebelumnya sampai satu titik yang melewati model pengambilan keputusan yang rasional. Pemimpin pada umumnya memiliki kesulitan dalam memisahkan keputusan yang diambil sebelumnya, dengan keputusan yang berhubungan dengan masa depan. Sebagai konsekuensinya, individu akan cenderung “membiaskan”keputusannya oleh karena tindakan di masa lalu, dan mempunyai tendensi untuk mengeskalasi komitmen terutama bila menerima umpan balik negatif (Bazerman, 1994).

Atas nama rakyat, maka rujukan utama bagi Pengambil Keputusan tentunya adalah UUD 1945, dimana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Karena itu, menjalankan dengan sungguh-sungguh amanat ini merupakan sebuah keniscayaan.

Strategi Tata Kelola Industri strategis.

Pertama, merevisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Terdapat sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut yang perlu direvisi, diantaranya adalah penambahan tentang jenis dan ragam industri strategis sesuai perkembangan lingkungan dan kemajuan, riset dan pengembangan Iptek strategis yang selaras dengan kebutuhan serta manajemen inovasi termasuk pengelolaan industri strategis yang terarah dan terstruktur.

Kedua, Integrasi sistem pendidikan tinggi dalam Industri strategis serta mobilisasi peneliti, perekayasa dan akademisi ke dalam industri strategis. Seperti diketahui, bahwa dengan sumber daya penduduk, lembaga pendidikan tinggi, serta lembaga penelitian yang ada saat ini, ruang kreasi bagi periset, perekayasa serta akademisi Indonesia untuk bisa menciptakan produk riset berskala pasar akan semakin memungkinkan. Indonesia saat ini memiliki 4.300 universitas, 260 politeknik, serta sejumlah Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Ketiga sumber daya ini sudah seharusnya mampu menciptakan top and middle skill workforce, pengembang industri pemula berbasis Iptek dan income generating yang dipercaya kelak bahwa perubahan paradigma pendidikan tinggi ini akan menjadi katalisator dalam mewujudkan daya saing, kemandirian dan kesejahteraan.

Ketiga, menentukan fokus bidang dan tahapan pengembangan Industri strategis yang cermat sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumberdaya yang dimiliki. Anggaran riset saat ini Indonesia baru teralokasi sebesar 0,09% dari PDB, sementara itu, negara lain yang lebih maju seperti Jepang dan Korea sudah menginvestasikan dana lebih dari 2% dari PDB untuk pengembangan risetnya. Diperlukan langkah dan upaya secara holistik dengan merumuskan perencanaan investasi di bidang penelitian, pengembangan serta penerapan teknologi dan inovasi secara lebih baik dan terstruktur. Mengakselerasi peningkatan tata kelola industri strategis akan menjadi relevan dengan mempersiapkan kebutuhan program dan anggaran riset setidaknya sebesar 1,5% dari PDB.

Keempat, menetapkan institusi-institusi Negara yang bertanggung jawab dalam dalam tata kelola industri strategis sebagai “main gate” konsorsium dari dalam dan luar negeri.

Negara sudah hadir sejak awal pembentukan industri strategis, maka sudah sepantasnya Negara juga bertanggung jawab melanjutkan estafet dalam tata kelola industri strategis yang lebih professional dan profitable dengan cara menata kembali :

(a) Kajian mendalam terhadap Pola Lisensi & progressive manufacturing dengan sasarannya adalah pengenalan dan penguasaan teknologi produksi (manufacturing) yang maju untuk satu produk unggulan yang sudah ada di pasaran, dilanjutkan dengan menetapkan perencanaan dan model implementasi yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

(b) Kajian mendalam terhadap model Technology integration, Dengan penguasaan teknik produksi yang lebih maju, mencoba dan melanjutkan pola peng-integrasian komponen-komponen teknologi yang sudah ada menjadi produk baru.

(c) Desain dan rancang bangun produk baru unggulan adalah syarat mutlak pasca penguasaan integrasi teknologi, yaitu membangun produk yang sama sekali baru secara mandiri sebagai produksi asli Indonesia.

(d) Research and Development, ketika Negara telah mampu membuat satu produk baru, maka melalui litbang di harapkan dapat menciptakan penyempurnaan, inovasi dan modifikasi, produk yg lebih maju diperlukan untuk meraih dan mempertahankan keunggulan produk di pasaran internasional.

(e) Menetapkan pasar (market oriented), Negara tidak hanya berinvestasi, tetapi memutuskan untuk menjual seluruh hasil produksi dalam negeri untuk kebutuhan sendiri terlebih dahulu, Indonesia yang luas secara geografis adalah market yang sangat sudah sepantasnya dijadikan pasar untuk memasarkan produk produk industri strategis, Pemerintah Daerah, Institusi Kementerian, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah dapat dijadikan sebagai pembeli utama seluruh hasil produksi, sehingga riset dan pengembangan industri strategis selalu terjaga.

(f) Infrastruktur industri dan jaringan distribusi Bahan Baku (Distribution Resource Networking) untuk Industri Strategis. Hal ini sebenarnya merupakan bagian terpenting dari proses peningkatan nilai tambah sulfida besi yang ada di alam luas Indonesia. Namun sampai saat ini tidak pernah terpikirkan tentang bagaimana Negara hadir mempersiapkan industri dan jaringan distribusi bahan baku pendukung Industri strategis. Sebagai contoh, Industri strategis transportasi membutuhkan plat baja sebagai bahan baku utama, bahan baku ini dipasok oleh Industri Baja Nasional. Namun kenyataan yang ada industri baja nasional saat ini tidak dipasok oleh industri pengolah sulfida besi yang ada di di dalam negeri menjadi biji besi (ore). Industri bahan baku tersebut tidak ada di Indonesia, sehingga sulfida besi diekspor untuk diolah menjadi besi ore di Luar Negeri, setelah menjadi besi ore, dimport lagi oleh negara. Dengan sistem ini kita kehilangan keuntungan sekitar 37% dari keuntungan total industri baja nasional. Begitu pula distribusi energi untuk pembangkit. Bahan bakar migas atau batubara digali dari lokasi yang jauh dari industri, sehingga harga energi menjadi lebih mahal. Akibat hal itu, pihak yang diuntungkan adalah distributor bahan baku dari luar negeri seperti Singapura, Australia dan Filipina yang mampu menjual bahan baku industri dan energi dengan harga yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, industri dan jaringan distribusi bahan baku dalam negeri harus segera disiapkan dengan sangat serius hingga menuju hilir yaitu lahirnya perusahaan perusahaan lokal di bidang pengiriman bahan baku dengan dukungan kekuatan keuangan dalam negeri.

Pada akhirnya dapat ditegaskan bahwa Industri Stretegis akan maju dan berkembang jika ditopang oleh sejumlah faktor input antara lain: bahan baku, sumber daya manusia terampil, iptek, serta tata kelola industri yang efisien. Semangat untuk berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam keragaman budaya merupakan faktor penting dalam memandirikan Industri strategis di Indonesia.

oleh: Agus Puji Prasetyono

sumber: http://www.wargapeduli.com/2016/10/industri-strategis-faktor-utama-pendorong-pembangunan-ekonomi/