PIH UNAIR – Memberantas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) menjadi salah satu hal yang patut diprioritaskan dalam kebijakan zona biru (blue zone). Sebab, penangkapan ikan secara ilegal marak terjadi di sejumlah negara dan memiliki kerugian yang besar.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof. Erika Techera pengajar University of Western Australia (UWA) dalam acara diskusi panel bertema In The Zone “The Blue Zone: Environment, Security, and Resources in the Indo-Pacific Maritime Realm”, Senin (22/5). Diskusi panel diselenggarakan di Aula Garuda Mukti Kantor Manajemen Universitas Airlangga.

Erika menjelaskan, penangkapan ikan secara ilegal bisa dipungkas dengan penggunaan teknologi, solusi legal formal, hingga pengerahan aparat militer.

“Kita banyak berbicara tentang ketahanan pangan tetapi itu tidak akan berhasil kalau kita tidak memerangi penangkapan ikan secara ilegal,” tutur Erika.

Peneliti di Ocean Institute of UWA itu mengatakan, negara-negara di kawasan zona Indo-Pasifik, khususnya Indonesia dan Australia, bisa berkolaborasi secara intensif untuk memerangi penangkapan ikan secara ilegal.

Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Perth-Australia Barat, Ade Padmo Sarwono, mengatakan pemerintah perlu mengadakan pertemuan multilateral antar petinggi negara Indo-Pasifik agar potensi sumber daya alam di zona biru Samudera Hindia bisa dimanfaatkan secara optimal.

Ade menambahkan, agenda-agenda yang dibahas dalam pertemuan multilateral tersebut antara lain mengenai isu-isu yang dihadapi bersama.

“Dari situlah kita bisa mengetahui bagaimana potensi sumber daya alam Samudera Hindia. Inilah peran yang bisa dimainkan oleh pemimpin negara Indonesia dan Australia,” terang Ade.

Peran lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh perguruan tinggi adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk berkolaborasi secara akademik. Menurut Erika, kolaborasi akademik memungkinkan para peneliti untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik kepada para perumus regulasi.

“Salah satunya melalui pemberian beasiswa. Ketika kita memperoleh beasiswa, kita bisa mengubah pola pikir setelah berdiskusi dengan mahasiswa ataupun dosen dari negara lain. Kita bisa berbuat lebih baik dalam perencanaan kebijakan perikanan dan kelautan dan sebagainya,” ujar Erika menambahkan.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan sekaligus pengajar di Fakultas Perikanan dan Kelautan Prof. Dr. Sri Subekti, yang juga menjadi panelis dalam diskusi The Blue Zone menuturkan bahwa kemiskinan masih menjadi problem utama masyarakat pesisir di Indonesia.

Ia menekankan agar pemerintah antar negara bisa bekerjasama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, seperti nelayan.

Dalam diskusi tersebut, Sri Subekti juga bertutur tentang kiprah yang dilakukan Konsorsium Mitra Bahari cabang Jawa Timur. Konsorsium yang beranggotakan pemerintah, swasta, dan organisasi non pemerintah terlibat dalam memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir, serta melindungi ekosistem di kawasan laut dan pulau-pulau terpencil.

Jalannya diskusi panel tersebut dipandu oleh moderator Prof. Gordon Flake dan dihadiri mantan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Australia Prof. Stephen Smith.

Sebelum acara dimulai, Rektor UNAIR Prof. Dr. Mochammad Nasih dan Duta Besar Australia untuk RI Paul Grigson menyampaikan sambutannya secara langsung. Selain itu, Menteri Pertambangan dan Minyak Bumi Australia Barat Bill Johnston juga menyampaikan prakata.

Acara diskusi panel ini merupakan bentuk kerjasama sister-province antara Jawa Timur dan Australia Barat. Selain itu, diskusi panel ini merupakan bagian dari konferensi tahunan “In The Zone” yang digelar Perth USAsia Centre. (Humas UNAIR)