Jakarta, 28 Desember 2012– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyelenggarakan Jumpa Pers Akhir Tahun 2012 dengan tema Membeli Masa Depan Dengan Harga Sekarang. Jumpa pers yang berlangsung di Gedung A Kemdikbud ini ini dipimpin langsung oleh Mendikbud Mohammad Nuh dengan didampingi seluruh pejabat eselon I di lingkungan Kemdikbud.

Dalam kesempatan ini Mendikbud menyampaikan paparan mengenai capaian-capaian Kemdikbud selama tahun 2012 dari setiap satuan kerja di bawahnya. Mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa dari keluarga tidak mampu, Program Sarjana Mendidik di daerah 3 T, perubahan kurikulum dan capaian lainnya. Selain itu Menteri Nuh juga menjelaskan rencana kerja Kemdikbud di tahun-tahun mendatang baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Beberapa prestasi Kemdikbud yang digaris bawahi oleh Menteri Nuh antara lain keberhasilan Kemdikbud meraih nilai terbaik  di tingkat Kementerian dalam hal Integritas Sektor Publik 2012 berdasarkan Survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu Kemdikbud juga mendapatkan nilai B dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dibidang pendidikan tinggi, Mendikbud mengangkat beberapa capaian Ditjen Dikti seperti program Bidikmisi, Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan Terluar dan Tertinggal (SM-3T), Pendirian Perguruan Tinggi Negeri di daerah-daerah perbatasan dan hal lainnya.

Mendikbud menyatakan bahwa jumlah anggaran untuk Bidikmiisi  ini naik dari Rp 1,1 triliun di tahun 2012 menjadi RP. 1,64 triliun di tahun 2013. Hal ini sesuai dengan rencana Kemdikbud untuk menambah jumlah penerima Bidikmisi  menjadi 152.000 orang di tahun 2013.

Alasan penambahan jumlah anggaran dan penerima beasiswa ini, menurut Mendikbud, karena program ini dinilai berhasil. Indikatornya bisa dilihat dari hasil belajar para penerima Bidikmisi secara umum sangat memuaskan dimana 81%  dari penerima memiliki nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) di atas 2,75.

”Kalau IPK mereka banyak yang di bawah 2,0, program ini tidak akan dilanjutkan,” Ujar Mendikbud.

Pada kesempatan yang sama mendikbud juga memaparkan mengenai program Kembdikbud untuk membangun pusat -pusat studi unggulan dan PTN di daerah perbatasan. Selain untuk meningkatkan akses masyarakat daerah perbatasan untuk mengenyam pendidikan tinggi, hal ini juga bertujuan sebagai sabuk pengaman.

” Kita tidak ingin mereka kuliah ke (negara) sebelah karena kampusnya lebih bagus, kita bertekad kalau bisa mereka belajar ke kita”, tegas Mendikbud.

Mendikbud pada jumpa pers ini juga menjelaskan proyeksi  pendirian Akademi Komunitas di setiap kabupaten dan kota di tahun 2013 dan mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi negeri 2013.